Feeds:
Pos
Komentar

Galery

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Sapta Darma

3 Juli 1946, belum genap 1 tahun republik ini merdeka terjadi gejolak dari kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak setuju atas kepemimpinan kabinet Sjahrir yang terlalu negosiasi dengan Belanda yaitu dengan nota jawaban Sjahrir kepada Belanda yang hanya menuntut pengakuan de facto atas Jawa-Madura yang dinilai lemah, kelompok oposisi ini menginginkan penguasaan terhadap Repulik Indonesia ini secara 100% penuh. Gerak-gerik kelompok ini tercium oleh pemerintah, maka pada tanggal 23 Maret 1946 ditangkaplah Tan Malaka, Mr. Achmad Subardjo, Sukarni, dll dengan alasan disinyalir akan melakukan penculikan terhadap anggota kabinet.

Kelompok oposisi Persatuan Perjuangan ini kebanyakan diisi orang-orang yang tanpa kompromi, berbeda dengan Soekarno, Hatta, Sjahrir,dll yang mengisi pemerintahan yang untuk memperjuangkan sesuatu penuh dengan negosiasi, tentu bukan tanpa alasan, pihak pemerintah menggunakan cara-cara kompromi dengan tujuan untuk mengurangi pertumpahan darah, berkaca pada perang dunia yang baru saja berakhir dengan tidak sedikit korban jiwa dan banyak infrastruktur yang hancur.

Benar saja, setelah penangkapan beberapa pimpinan kelompok Persatuan Perjuangan terjadi penculikan terhadap Sjahrir tepatnya pada tanggal 27 Juni 1946, penculikan tersebut terencana dan berbekal surat penangkapan terhadap Sjahrir dari Jenderal Mayor Soedarsono, Komandan Batalyon 63 dan disetujui oleh Kolonel Sutarto, Panglima Divisi IV. Kepala Kepolisian sebenarnya mau mengklarifikasi kebenaran surat tersebut kepada Jenderal Besar Sudirman dan Presiden Soekarno namun Kolonel Sutarto meyakinkan bahwa surat tersebut sudah resmi jadi tak perlu lagi klarifikasi. Dengan begitu Sutarto dan A.K Yusuf yang diperintahkan Jenderal Mayor Sudarsono dengan lancar melakukan penculikan terhadap Sjahrir di Hotel Merdeka.

Dengan berbekal surat penangkapan tersebut pula penculikan Sjahrir terjadi tanpa kekerasan, walaupun awalnya Sjahrir menolak dengan dalih rakyat masih membutuhkannya, namun akhirnya Sjahrir dibawa oleh A.K Yusuf tentu bukan seperti tawanan, namun dibawa dengan sopan. Atas penangkapan tersebut pada tanggal 28 Juni 1946 Soekarno mengeluarkan maklumat N0. 1/1946 untuk mengambil kekuasaan penuh atas Republik Indonesia sampai kabinet dapat bekerja dan berjalan sebagaimana mestinya kembali, karena telah terjadi serentetan peristiwa yang dianggap membahayakan keselamatan negara. Setelah mengeluarkan maklumat Soekarno melalui pidatonya di RRI Yogyakarta meminta agar Sjahrir dibebaskan;

Ini Presidenmu! Kalau engkau cinta kepada proklamasi dan Presidenmu, engkau cinta kepada perjuangan bangsa Indonesia yang insya Allah, de jure akan diakui oleh seluruh dunia.

Tidak ada jalan kecuali. Hai, pemuda-pemudaku, kembalikanlah Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang engkau tawan di Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sadarlah bahwa perjuangan tidak akan berhasil dengan cara-cara kekerasan!,”

Pidato Soekarno yang menggetarkan itu tak sia-sia, 30 Juni 1946 dini hari Sjahrir diantar ke Yogyakarta dan diserahkan kepada ajudan Soekarno. Kisah rencana penculikan tak berhenti sampai disitu, 3 Juli 1946 pagi direncanakan akan terjadi penculikan terhadap Amir Sjarifoedin yang ketika itu menjabat sebagai MenHan, namun upaya itu gagal. Di hari yang sama Jenderal Mayor Soedarsono bersama Mr. Muhammad Yamin, Iwa Koesoemasoemantri, Chairul Shaleh, dan beberapa orang dari kelompok Persatuan Perjuangan menghadap ke istana Kepresidenan untuk mengajukan maklumat kepada Presiden Soekarno, namun Soekarno tak serta merta menerima maklumat tersebut, dengan beberapa anggota kabinet yang beada di istana Soekarno meminta waktu untuk berdiskusi dan menghasilkan bahwa menolak maklumat tersebut dan dianggap percobaan kudeta terhadap pemerintah yang sedang berkuasa kala itu.

Karena dianggap mencoba melakukan kudeta maka dengan cepat Soekarno memerintahkan untuk menangkap beberapa orang tersebut, lagipula yang bersangkutan sedang berada di istana dan tidak bersenjata, maka barang tentu bukan hal yang sulit untuk melakukan penangkapan. Mr. Muhammad Yamin, adalah tokoh intelektual dibalik pembuatan maklumat yang akan diserahkan Jenderal Mayor Soedarsono kepada Presiden Soekarno yang isinya ada 4 maklumat, yaitu :

  1. Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir II
  2. Presiden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik
  3. Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang diketuai Tan Malaka dan beranggotakan Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dr. Boentaran Martoatmodjo, R. S. Budhyarto Martoatmodjo, Sukarni, Chaerul Saleh, Sudiro, Gatot, dan Iwa Kusuma Sumantri.
  4. Presiden mengangkat 13 menteri negara yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa kelompok oposisi Persatuan Perjuangan tersebut sampai melakukan penyodoran maklumat kepada Presiden Soekarno, padahal pentolan mereka (Tan Malaka) sedang berada dalam penjara. Para tokoh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan ini berisi orang-orang yang kebanyakan adalah murid ideologis Tan Malaka, jadi tanpa gurunya (pimpinan) mereka akan tetap mampu bergerak.

Atas peristiwa 3 Juli 1946 tersebut mengakibatkan 14 orang sebagai terdakwa dan diadili di Mahkamah Tentara Agung Yogyakarta mulai 8 Maret 1948 hingga 27 Mei 1948. Dalam persidangan Yamin mengadjukan pembelaannya yang diberi nama Sapta Darma yang berisi tujuh dalil mempertahankan patriotisme Indonesia, yaitu :

  1. Setia kepada kemerdekaan
  2. Setia kepada pembentukan manusia merdeka
  3. Setia kepada Negara Republik Indonesia
  4. Setia kepada rakyat dan kerakyatan
  5. Setia kepada tumpah darah Indonesia
  6. Setia kepada bangsa Indonesia dan Nasionalisme
  7. Setia kepada keselamatan dunia

Dalam pembelaannya Yamin mengatakan bahwa Indonesia ini adalah Negara yanbg demokratis dan itu dijamin dalam konstitusi UUD 1945 yang berarti kekuasaan berada ditangan rakyat, namun bagaimana ketika sekelompok rakyat ini mengajukan maklumat malah ditangkap dan ditahan, kalaupun maklumat tidak diterima seharusnya rakyat dipersilahkan untuk pulang, dengan penangkapan tersebut berarti Negara telah membungkam rakyat dan itu berarti melanggar konstitusi.

 

David Bayu Narendra,S.H.

Presiden MATAHATI FH UNNES 2011

Peneliti Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (PUSTOKUM) Jakarta

Kami beritahukan kepada seluruh mahasiswa, bahwa pembayaran dapat dimulai pada tanggal 20 Juli 2011 jam 10.00 WIB melalui Bank BRI seluruh Indonesia. Yang perlu diperhatikan dalam pembayaran adalah sebagai berikut:
1. Tunjukkan KTM kepada teller bank pada saat pembayaran di bank BRI
2. Tambahkan angka 2(dua) didepan digit NIM Anda sebagai akun tagihan (akun Pembayaran), contoh: Misal NIM saudara 1201408123, maka akun pembayarannya menjadi 21201408123.
3. Untuk menghindari tumpukan antrian di Bank BRI KK Unnes, mahasiswa diharap dapat melakukan pembayaran di Bank BRI mana saja.
4. Besar tagihan pembayaran KKN tahun akademik 2011/2012 adalah sebesar Rp. 500.000,- Jika melebihi itu/kurang dari jumlah tersebut mahasiswa dapat melaporkan melalui layanan SMS Center LP2M.
5. Jika Ada yang belum bisa melakukan pembayaran, ada 3 kemungkinan: Mahasiswa belum melakukan pemesanan KKN, Data belum terupdate, atau bisa juga koneksi data lost. Solusinya jika belum melakukan pemesanan, mahasiswa dapat melakukan pemesanan KKN dari web KKN. Jika Data belum terupdate, mahasiswa diharap menunggu 10 hingga 20 menit. Jika terdapat lost koneksi, Mahasiswa diharap menunngu 15 hingga 30 menit.

Diinformasikan kepada seluruh mahasiswa calon peserta KKN semester ganjil tahun 2011 Universitas Negeri Semarang, berikut kami sampaikan jadwal ukur jaket KKN:
1. Mahasiswa FIP : Hari Senin, Tanggal 18 Juli 2011 Pukul 08.00 – 15.00 WIB
2. Mahasiswa FBS : Hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2011 Pukul 08.00 – 15.00 WIB
3. Mahasiswa FIS : Hari Rabu, Tanggal 20 Juli 2011 Pukul 08.00 – 15.00 WIB
4. Mahasiswa FMIPA : Hari Kamis, Tanggal 21 Juli 2011 Pukul 08.00 – 15.00 WIB
5. Mahasiswa FT : Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2011 Pukul 08.00 – 14.00 WIB
6. Mahasiswa FIK : Hari Senin, Tanggal 25 Juli 2011 Pukul 08.00 – 15.00 WIB
7. Mahasiswa FE : Hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2011 Pukul 08.00 – 15.00 WIB
8. Mahasiswa FH : Hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2011 Pukul 08.00 – 15.00 WIB
Untuk kelancaran pelaksanaan KKN, mahasiswa diharap mematuhi jadwal yang telah ditentukan.

Menindaklanjuti edaran nomor 4694/UN37/PP/2011 tanggal 1Juli 2011 perlu kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut :
1. Penawaran mata kuliah 8 – 12 Juli 2011.
2. Pemesanan Mata kuliah 13-18 Juli 2011.
3. Yudisium semester genap 2010/2011 tanggal 29 Juli 2011.
4. Registrasi Administrasi tanggal 18 Juli s.d 12 Agustrus.
5. Registrasi Akademik dan Perwalian semester gasal 1-16 Agustus 2011.
6. Kuliah Perdana semester gasal 2011/2012 tanggal 12 September 2011.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Unnes

Semarang,fh.unnes.ac.id Bagi mahasiswa semester VI (enam) atau yang belum mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebelumnya, mulai hari/tgl Kamis, 28 April sampai dengan Kamis, 12 Mei 2011 dapat mendaftarkan diri sebagai peserta PKL Fak.Hukum Unnes tahun 2011.

Adapun ketentuan pendaftaran sebagai berikut :
1. Membayar kontribusi PKL 2011 sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) atas nama Rektor Unnes via Bank Jateng Cabang Unnes Nomor Rekening 1051.000003;
2. Mengisi formulir pendaftaran PKL FH 2011 disertai 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 4X6; dikembalikan ke administrasi FH;
3. Melampirkan fotocopy masing-masing 1 (satu) Kartu Rencana Studi & Kartu Hasil Studi;
4. Melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy bukti pembayaran rekening Bank Jateng ke administrasi FH.

Catatan :
1. Mahasiswa saat mengisi slip pembayaran PKL via Bank Jateng menuliskan identitas dengan jelas dan menuliskan ulang untuk kedua lembar slip;
2. Mahasiswa usai membayar PKL segera menindaklanjuti dengan membawa slip rekening untuk divalidasi data oleh Bagian Keuangan Unnes;
3. Formulir pendaftaran dapat diunduh di Tab, Download http://fh.unnes.ac.id
4. Pelayanan administrasi PKL FH Unnes tahun 2011 dapat menghubungi Mas Benny Sumardiana, S.H. & Mas Wahyudin, SPd pada jam kerja.

Semarang, 27 April 2011
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Ttd

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP.196711161993091001

Download Formulir pendaftaran PKL :http://www.4shared.com/document/84wRu-xC/Form_Pendaftaran_PKL_2011.html

Download Contoh Proposal PKL th. 2010 : http://www.4shared.com/document/_x-z5JJ1/proposal_PKL.html

May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Perkembangan [kapitalisme] industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja.

Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi di tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.

Ada dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja, Peter McGuire dan Matthew Maguire, seorang pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Pada tahun 1872, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut mengurangan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara dengan para pekerja and para pengangguran, melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur. McGuire menjadi terkenal dengan sebutan “pengganggu ketenangan masyarakat”.

Pada tahun 1881, McGuire pindah ke St. Louis, Missouri dan memulai untuk mengorganisasi para tukang kayu. Akhirnya didirikanlah sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di Chicago, dengan McGuire sebagai Sekretaris Umum dari “United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America”. Ide untuk mengorganisasikan pekerja menurut bidang keahlian mereka kemudian merebak ke seluruh negara. McGuire dan para pekerja di kota-kota lain merencanakan hari libur untuk Para pekerja di setiap Senin Pertama Bulan September di antara Hari Kemerdekaan dan hari Pengucapan Syukur.

Pada tanggal 5 September 1882, parade Hari Buruh pertama diadakan di kota New York dengan peserta 20.000 orang yang membawa spanduk bertulisan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Maguire dan McGuire memainkan peran penting dalam menyelenggarakan parade ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, gagasan ini menyebar dan semua negara bagian merayakannya.

Pada1887, Oregon menjadi negara bagian pertama yang menjadikannya hari libur umum. Pada 1894. Presider Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama bulan September hari libur umum resmi nasional.Kongres Internasional Pertama diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja belahan dunia. Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari, yang sebelumnya (masih pada tahun sama) telah dilakukan National Labour Union di AS: Sebagaimana batasan-batasan ini mewakili tuntutan umum kelas pekerja Amerika Serikat, maka kongres merubah tuntutan ini menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh dunia.

Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Konggres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions untuk, selain memberikan momen tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 [Federation of Organized Trades and Labor Unions yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872 menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei1886.
Peristiwa Haymarket

Peristiwa Haymarket, Polisi menembaki para demonstran disusul dengan perlawanan dari kaum buruh. Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei.

Pada tanggal 4 Mei 1886. Para Demonstran melakukan pawai besar-besaran, Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran tersebut sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati, para buruh yang meninggal dikenal sebagai martir. Sebelum peristiwa 1 Mei itu, di berbagai negara, juga terjadi pemogokan-pemogokan buruh untuk menuntut perlakukan yang lebih adil dari para pemilik modal.
Kongres Sosialis Dunia

Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi berisi:: ”Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis.”

Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan ”’May Day”’, diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka.

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang merupakan fakultas ke delapan di Universitas Negeri Semarang. Fakultas Hukum UNNES merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Studi Ilmu Hukum yang berada di bawah naungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Kelahiran Program Studi Ilmu Hukum merupakan respons atas terbitnya Keputusan Presiden No. 124/1999, tentang perubahan IKIP Semarang, IKIP Bandung, dan IKIP Medan menjadi Universitas. Dengan Keputusan Presiden tersebut IKIP Semarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang, yang menyebabkan UNNES memiliki kewenangan tambahan untuk menghasilkan tenaga non-kependidikan.

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang merupakan fakultas ke delapan di Universitas Negeri Semarang. Fakultas Hukum UNNES merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Studi Ilmu Hukum yang berada di bawah naungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Kelahiran Program Studi Ilmu Hukum merupakan respons atas terbitnya Keputusan Presiden No. 124/1999, tentang perubahan IKIP Semarang, IKIP Bandung, dan IKIP Medan menjadi Universitas. Dengan Keputusan Presiden tersebut IKIP Semarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang, yang menyebabkan UNNES memiliki kewenangan tambahan untuk menghasilkan tenaga non-kependidikan.

Program Studi Ilmu Hukum yang bernaung pada Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan pengembangan kelembagaan yang memadai dalam bentuk fakultas. Pengembangan kelembagaan ini dilakukan dengan peningkatan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum yang memperoleh persetujuan Senat Universitas Negeri Semarang pada tanggal 10 Oktober 2007, dan dikukuhkan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 3840/D/T/2007 dan diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum tertanggal 30 Nopember 2007.